Sejarah Bangsa Arab (Bab 17-Negara Abbasiyah)

Khalifah Abbasiyah

Secara teori, khalifah memegang kekuasaan. Ia dapat dan telah melimpahkan otoritas sipilnya kepada seorang wazir, otoritas pengadilan kepada hakim (qadhi), dan otoritas militer kepada jendral, dengan keputusan khalifah sendiri sebagai ketetapan akhir. Pada awalnya Abbasiyah menampilkan diri di depan publik sebagai pemerintahan imamah, yang menekankan kewibawaan dan aspek religius. Namun kebijakan yang dimulai dari khalifah ke-8, al-Mu’tashim sampai akhir masa Abbasiyah berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintahan fase awal. Kini, gelar khalifah mulai dilebih-lebihkan dengan memakai nama Allah, seperti khalifah Allah (wakil Tuhan) dan zill Allah ‘ala ardh (bayangn Tuhan di muka bumi).

Proses pergantian khalifah secara turun temurun belum didefinisikan dengan tegas, sama halnya dengan Dinasti Umayyah. Biasanya, seorang khalifah akan menunjuk penggantinya, yaitu anak yang ia senangi, cakap, dan menurutnya paling tepat. Namun tidak seideal itu, sering kali perselisihan pengangkatan khalifah menuai keributan karena sama-sama megklaim otoritasnya masing-masing. Singkatnya, dari 24 khalifah pertama yang memerintah hampir selama dua setengah abad (750-991), hanya enam khalifah yang mengangkat anaknya sebagai penggantinya.

Khalifah dibantu oleh seorang pejabat rumah tangga istana yang bertugas untuk memperkenalkan utusan kepada khalifah. Juga seorang eksekutor, pada masa itu ruang bawah tanah tempat penyiksaan muncul pertama kali dalam sejarah Arab. Juga wazir, sebagai tangan kanan khalifah yang kekuasaannya akan makin besar ketika sang khalifah makin tenggelam bersama para haremnya. Wazir terbagi dua, tawfid dan tanfidz. Wazir tipe pertama memiliki otoritas penuh kecuali untuk mengganti penggantinya saja dan yang kedua tidak memiliki inisiatif selain melaksanakan perintah khalifah.

Sumber Pemasukan Negara

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Maka itu, departemen keuangan sama halnya ketika Umayyah, tetap menjadi badan negara paling penting. Kepalanya sering disebut ‘tuan penarik pajak’ yang merupakan pejabat penting dalam pemerintahan. Lalu, sumber pendapatan yang lain adalah zakat, yang hanya diberlakukan untuk orang muslim. Zakat dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas, perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang, baik yang alami maupun yang diusahakan.

Zakat dari muslim akan kembali kepada orang muslim juga, yaitu untuk orang miskin, anak yatim, musaffir, sukarelawan perang, budak, serta tawanan yang harus ditebus. Sumber pendapatan utama lain adalah, uang tebusan, pajak perlindungan, pajak dagangan, dan pajak tanah. Yang terakhir merupakan sumber utama pendapatan dari non-muslim. Sejarah mencatat, bahwa Abasiyah memperlihatkan kemakmuran yang sangat tinggi sehingga memungkinkan khalifahnya hidup dalam kemewahan. Sebagai contoh ketika Harun al-Rasyid meninggal, jumlah kekayaan mencapai lebih dari 900 juta dirham. Juga pada nantinya, dari jumlah pajak akan diketahui bahwa pendapatan Abbasiyah terus merosot dari abad ke abad.

Biro-biro pemerintahan

Di samping biro pajak terdapat kantor pengawas yang menangani semua surat-surat resmi dan dokumen politik. Terdapat pula Dewa penyelidik keluhan, sejenis pengadilan banding khusus menangani keputusan-keputusan yang keliru pada departemen adminisratif dan politik. Departemen kepolisian yang bertugas sebagai kepala polisi dan kemanan istana. Kepala polisi bertugas mengawasi pasar dan tatanan moral. Lalu yang penting pula adalah departemen pos. jalur perhubungan pos menghubungkan ibu kota kerajaan dengan berbagai kota terkenal di dalam wilayah kerajaan. Secara keseluruhan terdapat ratusan rute pengiriman. Pengiriman menggunakan jasa unta, keledai, tentara, bahkan merpati.

Biro penting lainnya adalah biro peradilan. Pelaksanaan peradilan selalu dipandang sebagai fungsi keagamaan. Dalam hal ini dipercayakan kepada para ulama (faqih) sebagai hakim (qadhi). Hakim terbagi menjadi dua, hakim yang otoritasnya bersifat umum dan absolut dan yang bersifat khusus dan terbatas. Hakim jenis pertama adalah memutuskan kasus, menjadi wali anak yatim, orang cacat mental, dan anak kecil. Mengatur lembaga wakaf, menjatuhkan hukuman pada para pelanggar aturan agama, mengangkat para wakilnya, dan juga kadang memimpin shalat jumat. Hakim jenis kedua memiliki kekuasaan yang terbatas sesuai dengan piagam penunjukan mereka oleh khalifah.

Sistem Organisasi Militer

Kekhalifahan Arab tidak pernah memiliki pasukan reguler dalam jumlah besar, terorganisir dengan baik, berdisiplin tinggi, serta mendapat pelatihan, dan pengajaran secara reguler. Pasukan Arab terdiri atas, pasukan pengawal khalifah yang mungkin satu-satunya pasukan tetap yang masing-masing mengepalai sekelompok pasukan. Selain itu, ada juga pasukan relawan dan pasukan bayaran. Pasukan tetap, bayarannya lebih tinggi, bersenjata lengkap, dan berseragam, dan akan dibayar secara berskala oleh pemerintah dan pasukan sukarelawan-kebanyakan diambil dari orang Badui, petani, dan orang kota- hanya akan menerima gaji ketika bertugas.

Pasukan reguler pada masa-masa awal Dinasti Abbasiyah adalah pasukan infantri yang bersenjatakan tombak, pedang, dan perisai. Pasukan panah menggunakan pelontar dan memakai pakaian anti api, dan pasukan kavaleri yang bersenjatakan tombak dan kapak. Lalu, para arsitek yang merancang mesin pengepung, katapul, pelontar, dan pendobrak. Rumah sakit dan ambulans yang berbentuk gerobak ditarik oleh unta ikut mengiringi pasukan. Harun al-Rasyid yang pertama kali menerapkan gagasan tersebut dan menerapkan ilmu pengetahuan ke dalam kemiliteran.

Pasukan Dinasti Abbasiyah terkenal sangat kuat dan loyal, seperti pernyataan musuh mereka, Byzantium. “Mereka kuat dan suka berperang, sehingga meskipun hanya ada 1000 orang dari mereka dalam sebuah markas, kita tidak akan mampu membuatnya menyerah. Mereka tidak menunggang kuda tetapi unta.” Namun, pada abad ke-10, Byzantium, kekuatan militer Abbasiyah semakin tidak berbahaya, hingga orang Byzantium justru terbiasa menyerang dan mengancam Damaskus juga Baghdad.

Merosotnya kekuatan militer Abbasiyah terjadi ketika al-Mutawakkil mulai membantuk unit pasukan-pasukan asing. Kemudian al-Muqtadir (908-932) mengeluarkan kebijakan berupa penyerahan otonomi provinsi kepada gubernur dan komandan militer yang harus membayar pasukan mereka dari aggaran provinsi, bukan dari kas negara yang terus merosot. Pada masa pemerintahan Buwayhi, prajurit dibayar dengan tanah bukan uang. Kebijakan ini melahirkan cikal bakal sistem feodal dalam tubuh militer yang terus dikembangkan  pada masa Dinasti Saljuk.

Administrasi Wilayah Pemerintahan

Provinsi Dinasti Abbasiyah mengalami perubahan dari masa ke masa. Tepi berikut ini tampaknya provinsi-provinsi utama pada masa awal kekhalifahan baghdad: (1) Afrika di sebelah barat hurun Libya bersama dengan Sisilia, (2) Mesir, (3) Suriah dan Palestina, yang terkadang dipisahkan, (4) Hijaz dan Yamamah (Arab Tengah), (5) Yaman dan Arab Selatan, (6) Oman dan Bahrain, dengan Basrah dan Irak sebagai ibukotanya, (7) Sawad atau Irak (Mesopotamia Bawah), dengan kota utamanya setelah Baghdad, yaitu Kufah dan Wasit, (8), Jazirah, (yaitu kawasan Asyiria, bukan Semenanjung Arab), (9) Azerbaijan, dengan kota besarnya seperti Ardabil, Tibriz, dan Maraghah, (10) JIbal (perbukuitan, Media kuno), kemudian dikenal dengan IIrak Ajami (Iraknya orang Persia) dengan kota utamanya adalah Hamadan (Ecbatana lama), Rayy, dan Isfahan, (11) Kuzistan, dengan kota besarnya Ahwaz dan Tustar, (12) Faris, dengan Syiraz sebagai ibukotanya, (13) Karman, dengan ibukotanya bernama Karman, (14) Mukron, yang mencakup Bulukistan modern, dan dataran tinggi yang darinya terlihat lembah Indus, (15) Sijistan, atau Sistan, yang beribukota di Zaranj, (16-20) Quhistan, Qumis, Tabaristan, Jurjan, dan Armenia, (21) Khurasan, meliputi daerah yang sekarang menjadi bagian dari Afganistan sebelah barat laut, dengan kota utamanya Naisabur, Marw, Heart, dan Balkh, (22) Khwarizm, yang ibukotanya pernah berada di Kats, (23) Shougda, antara Oxus dan Jexartes, dengan dua kota terkenalnya Bukhara dan Samarkhand, (24 dan seterusnya) Farghanah, Tishken, dan di daerah Turki lainnya. Wilayah-wilayah Turki di Asia Barat secara geografis mirip dengan provinsi-provinsi Arab lama.

Proses desentralisasi menjadi tak terhindarkan akibat dari wilayah yang begitu luas ini. Sehingga otoritas seorang gubernur menjadi sangat besar dan akan meningkat berdasarkan kemampuan pribadinya, kelemahan khalifah, dan jaraknya dari pusat pemerintahan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s